Soal Perppu KPK: Jokowi Jangan Mencla-mencle

Soal Perppu KPK: Jokowi Jangan Mencla-mencle

Jakarta -Prof M Fauzan,Guru besar hukum dan tata negara mengharapkan Presiden Joko Widodo ragu menyikapi UU KPK. Apakah akan mengeluarkan Perppu KPK, menunggu judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atau tetap dengan UU KPK yang disahkan.

Pada awalnya M.Fauzan menganggap Jokowi tegas yaitu mendukung UU KPK, menolak Perppu KPK dan mendukung judicial review di MK. Tapi setelah mengundang para tokoh ke Istana, Jokowi menjadi ambigu

Padahal, keduanya konstitutional, dan dua-duanya dapat dilakukan. Mekanisme judicial review, diamanatkan dalam Pasal 24C UUD 1945. Sedangkan Perppu juga diamanatkan dalam Pasal 22 UUD 1945.

“Presiden selayaknya seorang Raja, yang segala ucapannya laksana sebuah aturan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh mencla-mencle. Dalam perpekstif tersebut, kelihatan sikap Presiden menjadi tidak konsisten,” kata M Fauzan kepada detikcom, Rabu (9/10/2019).

Menurut Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Jawa Tengah itu, seandainya Perppu yang dikeluarkan, maka publik tidak cukup waktu untuk bisa menilai bahwa materi Perppu merupakan materi yang diharapkan dapat memenuhi perasaan dan keinginan serta tuntutan masyarakat.

“Karena itu mengenai materi muatan menjadi kewenangan mutlak Presiden,” cetus guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

Seandinya jalur Perppu yang diambil, maka harus ada ‘ongkos politik’ yang dibutuhkan karena Perppu itu harus disetujui DPR. Hal itu juga bisa jadi preseden bagi ketatanegaraan Indonesia, yaitu ‘obral’ Perppu.

“Kekhawatiran saya jika Perppu dikeluarkan, maka bisa terjadi pada masa yang akan datang Presiden dengan mudah akan mengeluarkan Perppu, sebagai akibat tidak kuat menerima tekanan publik,” kata Fauzan tegas.

Adapun langkah kedua yaitu melalui mekanisme judicial review. Menurut Fauzan, mekanisme ini dipandang oleh beberapa pihak memerlukan waktu yang relatif lama. Publik menganggap tidak ada jaminan bahwa judicial review akan berhasil.

“Ketidaksetujuan atas materi muatan UU sesuai tradisi ketatanegaraan melalui mekanisme judicial review menutur saya perlu terus dikembangkan pada masa yang akan datang, hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghormatan atas kesepakatan kelembagaan yang telah dilakukan antara Presiden dengan DPR dalam pembentukan UU. Alangkah tidak/kurang elok sebuah kesepakatan bersama dengan mudah ‘dianulir’ sendiri oleh salah satu pihak dalam hal ini Presiden,” pungkas Fauzan.

No Responses

Tinggalkan Balasan

Lewat ke baris perkakas