Satgas Yonif 121/MK Kembali Gagalkan Penyelundupan 1 Ton KKM di Perbatasan RI-PNG

Satgas Yonif 121/MK Kembali Gagalkan Penyelundupan 1 Ton KKM di Perbatasan RI-PNG
Photo: Pen Satgas Yonif 121/MK

Barometermedan | Papua ~ Untuk kesekian kalinya, Satuan Tugas Batalyon Infateri 121/Macan Kumbang (Satgas Yonif 121/MK) dari Kodam I/Bukit Barisan berhasil menggagalkan penyelunduan Kulit Kayu Masohi (KKM) menuju dalam negeri.

Aksi penyelundupan digagalkan saat Satgas Yonif 121/MK menggelar sweeping di depan Pos Km 76 (salah satu pos pengamanan TNI) pada Kamis (13/9/2018). Sweeping yang dilaksanakan oleh personel Pos KM 76 dipimpin oleh Sertu Armansyah yang dibantu sembilan personel.

KKM bernilai jual tinggi ini diamankan dari satu unit mobil pick up jenis Grand Max hitam PA 8047 JA yang sarat muatan. Kendaraan ini dikemudikan oleh RRA (21), dengan penumpang C (25) dan D (30), yang kesemuannya petani.

Sebanyak 23 karung KKM dengan berat total 1 ton yang tanpa dokumen resmi ditemukan petugas yang memeriksa isi kendaraan. Pengakuan ketiga warga itu, KKM yang mereka bawa merupakan milik AT (45), warga Kampung Kalifam, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua yang juga berprofesi sebagai petani.

Photo: Pen Satgas Yonif 121/MK

Ketiganya juga mengaku hanya membantu membawa barang ilegal milik AT menuju ke Arso 2. Tak berselang lama, AT yang menyusul dengan kendaraan lain di belakang, tiba di Pos Km 76. Diakui AT, KKM tanpa surat-surat resmi itu dibelinya di Papua New Guinea (PNG) untuk kemudian dijual kembali kepada seseorang di Arso 2.

Kini, KKM seberat satu ton itu sudah diamankan di Pos Km 76. Personel Satgas Yonif 121/MK sendiri sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yakni Kepolisian, Balai Karantina, dan Kepabeanan untuk tidak lanjut dari barang ilegal yang diamankan ini.

Seperti diketahui bahwasannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan mewajibkan seluruh barang impor harus dibawa ke Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan dan kedatangan tersebut wajib diberitahukan oleh pengangkutnya.

Dan sanksi administrasi yang dapat diberlakukan apabila tidak melalui Kantor Pabean dapat dikenakan denda paling banyak Rp25.000.000 dan paling sedikit Rp2.500.000. Ketentuan ini sesuai UU Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 1 dan 3.

Photo: Pen Satgas Yonif 121/MK

Di tempat terpisah, Komandan Satgas Yonif 121/MK, Letkol Inf Imir Faishal menjelaskan, jajarannya telah tiga kali menggagalkan penyelundupan KKM di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya dan akan terus memonitor peredaran barang-barang yang datang dari luar negeri yang tidak sesuai prosedur agar negara tidak dirugikan.

“Dalam kurun waktu 6 bulan bertugas, kami telah mengamankan setidaknya 3 kali usaha penyeludupan KKM ini dengan jumlah yang cukup lumayan besar yang dilakukan oleh warga kita yang bekerjasama dengan warga negara PNG. Dan kami akan selalu memonitor pergerakan dan peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri di wilayah tanggung jawab kami ini dengan tujuan agar negara tidak selalu dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujar Letkol Inf Imir Faishal. (Pen Satgas Yonif 121/zul)

Tags: ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan

Lewat ke baris perkakas